Kerugian Rp1,2 M, PT Adhi Graha Janji Bayar

  • Whatsapp

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Ratusan warga Palangka Raya sangat kecewa dengan PT Adhi Graha, Developer Perumahan dan Mall PTC. Sebab, pembangunan tidak kunjung terlaksana sampai sekarang. Sejak Senin (23/3), mereka pun minta refund atau uangnya kembali.

Para nasabah PT Adhi Graha kembali berkumpul untuk mendesak uang refund pembangunan rumah pada Rabu (25/3) pukul 08.00 WIB. Namun, hingga pukul 09.30 WIB, Wawan, Marketing dari PT Adhi Graha yang menjanjikan dana refund akan cair Rabu, tidak kunjung datang.

Sedangkan Ratna, yang dipercayakan PT Adhi Graha sebagai juru bicara sekaligus sebagai kuasa hukum menyebut ada sedikit kelalaian dalam melihat tanggal, Rabu, 25 Maret 2020 merupakan hari libur nasional.

“Memang kemarin dijanjikan bahwa Rabu, tapi ternyata ada sedikit kelupaan kalau hari ini adalah tanggal merah, diusahakan lusa dapat dibayarkan,” katanya.

Emiliana, salah satu nasabah, mengatakan, Wawan berjanji ketika di Polres akan mengembalikan dana tersebut pada Rabu. “Karena waktu di Polres alasan sudah sore, jadi bos nggak sempat transfer,” katanya, menirukan ucapan Wawan.

Emiliana juga mengatakan, menurut info, Wawan beralasan sakit dan dirawat di RSUD Doris Sylvanus, tetapi ketika dikonfirmasi tidak ada pasien bernama Wawan. Emiliana pun menyebut, Ratna, Kuasa Hukum Adhigraha menjamin bahwa hari Rabu dana refund cair.

CS, nasabah lainnya yang tidak mau disebut namanya mengatakan, Ratna Kuasa Hukum Adhi Graha tidak memiliki legalitas sebagai kuasa hukum karena pernyataannya sulit dipegang.

Diperkirakan kerugian yang dialami warga Kota Palangka Raya sekitar Rp1.287.282.500. Belum nasabah yang berasal dari luar Palangka Raya dan Kalteng.

“Ada sekitar 200 nasabah lebih yang terdata dari Jumat lalu dan Senin yang mengajukan refund, dengan nilai bervariatif. Itu belum termasuk di luar Palangka Raya, dan bahkan ada nasabah yang di Jakarta,” beber Handoyo, nasabah lainnya.

Terpisah, Wikarya F Dirun SH MH, Advokat dan Dosen di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya mengatakan, kasus tersebut pertama harus dilihat, ketika Adhi Graha memasarkan produknya apakah sudah memiliki perizinan yang lengkap atau tidak, seperti IMB dan lain-lain. Juga harus dilihat apa bunyi iklan/brosurnya dalam memasarkan produk.

“Jika dikatakan perizinannya sudah semua siap dan siap bangun, namun ternyata hal itu belum ada adalah bohong, maka ini adalah murni tindak pidana penipuan. Akan tetapi jika ternyata semua perizinannya termasuk dokumen-dokumen lahannya semua sudah lengkap, dan konsumen sudah membayar, namun bangunan belum juga dibangun, maka ini ranahnya masuk ranah perdata,” terangnya kepada Tabengan, Rabu.

Wikarya menerangkan, kasus itu pun harus dilihat pula dalam konteks ada atau tidaknya Adhi Graha sudah memulai berbuat atas apa yang dijanjikan. Jika nol atau tidak ada sama sekali tindakan yang dilakukan atas pesanan konsumen, maka ini murni penipuan.

“Antara tindak pidana penipuan dengan wanprestasi beda-beda tipis, jadi polisi seharusnya jeli untuk melihatnya,” ujar Wikarya.

Lebih lanjut, mantan Ketua YKI Kalteng tersebut mengatakan, untuk bisa masuk ke tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP, polisi wajib memerhatikan unsur pokok delik yang terletak pada cara atau upaya yang telah digunakan pelaku untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang/uang.

“Cara yang dilakukan, bisa dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama ataupun keadaan yang palsu. Demikian semoga bermanfaat untuk pencerah bagi para konsumen dan bagi yang berwajib,” kata Wikarya.

Wikarya menambahkan, pelaku usaha PT Adhi Graha bisa pula dituntut sesuai UU Perlindungan Konsumen, karena hak konsumen adalah mendapatkan informasi yang jelas dan benar. Jika tidak, bisa pula dikenakan pidana sesuau UU Perlindungan Konsumen UU No 8 tahun 1999. dsn

Pos terkait