Ratusan Nasabah Adi Graha Lapor Polisi

  • Whatsapp

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Puluhan nasabah Perumahan Adi Graha mendatangi Polresta Palangka Raya, Senin (23/3) siang. Kedatangan mereka bermaksud melaporkan pimpinan PT Adi Graha terkait penipuan perumahan rumah Down Payment (DP) nol persen di kawasan Jalan Tjilik Riwut Km 3.

Rahmat Warsito, salah satu nasabah mengatakan, sebelumnya pihak pengelola Perumahan Adi Graha berjanji akan mengembalikan uang angsuran yang disetor selama beberapa bulan belakangan. Nyatanya, setelah hari yang dijanjikan pimpinan perusahaan tidak ada.

“Dijanjikan mau refund, katanya Senin pihak pusat akan datang membawa uang cash, namun setelah kita datangi ke kantornya tidak ada,” katanya saat berada di Polresta.

Disebutkan, proses pembelian rumah sudah berlangsung satu tahun lalu. Dimulai dari pembukaan di belakang Lapangan Golf Isen Mulang. Namun karena beberapa kendala, perumahan dikabarkan dipindah ke Jalan Perintis dan terakhir berada di Jalan Tjilik Riwut Km 3.

“Nasabah ada sekitar 4000-an, bervariasi mulai dari Rp4 juta hingga ada yang Rp32 juta,” sebutnya.

Rahmat menambahkan, komunikasi ke pengelola Perumahan Adi Graha sangat susah. Ketika dikonfirmasi, semua karyawan yang ada di kantor lempar tangan.

“Kita maunya uang kembali, masih banyak nasabah yang belum datang ke kantor untuk menagih janji pengelola,” tuturnya.

Pantauan Tabengan, ratusan nasabah mendatangi Kantor Perumahan Adi Graha di Jalan RTA Milono. Mereka bermaksud menagih janji refund uang angsuran yang telah dijanjikan pengelola. Geram karena tidak ada kejelasan, nasabah bersama anggota kepolisian yang mengamankan massa lalu membawa dua karyawan Adi Graha ke Polresta Palangka Raya.

Masuk Ranah Hukum
Ketua DPD Perhimpunan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kalimantan Tengah, Antonius Kristiano mengatakan, kasus sengketa antara konsumen dan developer perumahan itu dapat masuk ke ranah hukum.

Menurut Antonius, pihaknya sebagai advokat sering menangani kasus sengketa antara konsumen dan pengembang perumahan dari dalam dan luar Kalimantan.

“Kasus dapat berakhir damai dalam mediasi. Tapi kalau tidak, maka dapat berlanjut ke proses hukum,” jelas Antonius.

Dalam mediasi, kedua pihak dapat bertemu untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Kasus dapat berlanjut masuk ke ranah gugatan perdata wanprestasi atau ingkar janji bila salah satu pihak merasa dirugikan akibat pihak lain tidak memenuhi perkataan atau janjinya.

Kasus penipuan dapat terjadi apabila ada pihak developer memberikan informasi yang tidak benar, salah atau palsu untuk membujuk atau konsumen agar menyerahkan uang atau barang milik mereka kepada pihak lain.

“Untuk kasus ini, lebih tepat bila berupa gugatan perdata wanprestasi karena konsumen sudah menyerahkan DP namun tidak kunjung mendapatkan perumahan seperti yang dijanjikan,” pungkas Antonius. fwa/dre

Pos terkait