Ratusan Mahasiswa Palangka Raya Tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja

  • Whatsapp
iklan atas

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Ratusan Mahasiswa Palangka Raya, menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis (12/3) siang, mereka menolak pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, yang saat ini sedang dibahas pemerintah pusat bersama DPR.

Kedatangan ratusan Mahasiswa ini diterima sejumlah Anggota DPRD Kalteng, diantaranya Ketua Komisi I Y Freddy Ering, didampingi sejumlah Anggota DPRD Kalteng lainnya, seperti Hj Maryani Sabran, Henry M Yoseph dan Hj Irawati.

Ratusan masa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Palangka Raya (UPR) tersebut menilai bahwa RUU Omnibus Law Cipta Kerja bertentangan dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 D Undang Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 tentang penjaminan hak setiap warga termasuk pekerjaan dan penghidupan yang layak oleh Pemerintah.

Salah satu mahasiswa dalam orasinya menyampaikan bahwa adanya Omnibus Law Cipta Kerja dianggap sangat merugikan masyarakat, khususnya masyarakat pekerja/buruh. Karena bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 UU No 12/2011.

Mereka menilai, RUU ini kelak dapat menarik investor asing mengingat kemudahan akses yang diberikan untuk berinvestasi di wilayah Indonesia dan RUU ini sendiri banyak mendapat penolakan dari pihak masyarakat terutama dari serikat buruh.

“RUU ini jelas membahayakan nasib para pekerja dengan sistem kontrak baru. Untuk itu, kami sebagai mahasiswa menolak disahkannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang merugikan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat buruh,” ucap salah satu pengunjuk rasa, dalam aksi kemarin.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Y Freddy Ering mengatakan, akan menampung semua aspirasi yang telah disampaikan dan akan segera menyampaikan apa yang menjadi tuntutan kepada pemerintah pusat.

“Sudah menjadi kewajiban kami untuk mendengarkan dan menampung aspirasi yang disampaikan oleh adek-adek mahasiswa. Oleh karena itu, aspirasi dan tuntutan yang disampaikan saat ini, akan segera kami teruskan ke pemerintah pusat, karena kewenangan pembuatan RUU itu ada di DPR-RI dan pemerintah pusat, bukan kewenangan DPRD,” ujar politisi senior dari Fraksi PDI Perjuangan ini. bob

iklan atas

Pos terkait

iklan atas