Pilkada Kalteng Sangat Rawan

  • Whatsapp
Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi
Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi
iklan atas

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) khususnya pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. Hasil penelitian yang dilakukan Bawaslu, rata-rata penyelenggaraan Pilkada di kabupaten dan kota, berada dalam kategori rawan sedang, dan penyelenggaraan Pilkada provinsi masuk dalam kategori rawan tinggi. Menyikapi itu, diperlukan pencegahan pelanggaran dan pengawasan penyelenggaraan Pilkada secara maksimal dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi mengatakan, rilis hasil penelitian yang dilakukan oleh Bawaslu ada 9 provinsi yang menyelenggarakan pemilihan, salah satunya Kalteng. Kerawanan dalam Pilkada tingkat provinsi memiliki rata-rata skor 73,8 yang masuk dalam kategori tinggi. Artinya, hampir seluruh indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Bacaan Lainnya
iklan atas

Satriadi melanjutkan, pengukurannya diambil atas 4 dimensi, dan 15 subdimenasi yang mencerminkan kerawanan penyelenggaraan Pilkada. Pertama, konteks sosial dan politik, kemudian konteks Pemilu yang bebas dan adil, selanjutnya kontestasi, dan terakhir partisipasi. Berbicara subdimensi, antara lain otoritas penyelenggara Pemilu, relasi kuasa di tingkat lokal, hak pilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, keberatan Pemilu, hak politk, proses pencalonan, dan beberapa subdimensi lainnya.

“Di Kalteng hasil pemetaan yang dilakukan Bawaslu, IKP pada Pilkada serentak tahun 2020 mencapai 72,48 persen. Kalteng menempati peringkat ke-4 bersama dengan Pilkada yang dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Terdapat 15 indikator yang paling dominan kerawanan pada konteks sosial politik. Artinya, kasus yang sangat signifikan terjadi Pemilu 2019, dan berpotensi terjadi kembali tahun 2020,” kata Satriadi, saat menyampaikan hasil rilis Bawaslu terkait IKP Pilkada serentak 2020, di Palangka Raya, Selasa (25/2).

Ada 5 indikator yang paling dominan, lanjut Satriadi lagi, ketidaknetralan aparatur sipil negara, pemberian uang/barang/jasa ke pemilih pada masa kampanye, perubahan hasil rekapitulasi suara di tingkat desa/kecamatan/kabupaten dan kota/provinsi, pemberian uang/barang/jasa ke pemilih pada masa tenang, dan terakhir putusan KASN terkait ketidaknetralan ASN.

“Ini beberapa bentuk kerawanan yang berpotensi terjadi kembali, seiring dengan potensi kerawanan lainnya berdasarkan masing-masing dimensi dan subdimenasi. Atas hal itu Bawaslu mengeluarkan sejumlah rekomendasi. Penyelenggara Pemilu agar meningkatkan pelayanan terutama proses pencalonan, juga memastikan akurasi data pemilih, dan peningkatan partisipasi masyarakat,” katanya.ded

iklan atas

Pos terkait

iklan atas