Karet dan CSR Jadi Perhatian Legislator

  • Whatsapp

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Anjloknya harga karet sangat berdampak pada perekonomian masyarakat. Hal itu tidak hanya terjadi di satu daerah saja, namun hampir diseluruh kabupaten. Salah satu wilayah yang terkena dampaknya adalah Kotim dan Seruyan. Kondisi itu terlihat, ketika kalangan DPRD Kalteng melaksanakan kunjungan dalam daerah.

Menurut wakil rakyat dari Dapil II yang meliputi Kotim dan Seruyan Ferry Khaidir, karet serta rotan menjadi salah satu andalan masyarakat. Sayangnya harga jual dua komoditas itu, dalam kondisi yang tidak stabil. Persoalan ini berdampak, bagi sektor ekonomi di wilayah itu.

Bacaan Lainnya

“Pemerintah bisa membuat regulasi yang jelas, dalam mengatur harga komoditas ini,” ucapnya disela-sela rapat kerja, belum lama ini. Tujuan utamanya adalah, agar memberikan perlindungan kepada petani. Tentunya terhindar, dari permainan para tengkulak.

Untuk itu, pihaknya sangat berharap agar usulan tersebut, bisa ditindaklanjuti. Apalagi banyak warga yang menggantungkan hidupnya, pada dua komoditas tersebut. Yang dikhawatirkan, apabila tidak ada lagi alternatif mata pencaharian lain, bisa saja banyak yang beralih ke profesi yang dianggap ilegal, seperti Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti).

“Namun kita berharap jangan sampai masalah seperti itu terjadi,“ kata Legislator dari Fraksi PDI-P tersebut. Selain persoalan komoditas, pihaknya juga menyoroti tanggung jawab Perusahaan Besar Swasta (PBS), terkait Corporate Social Responsibility (CSR). Dikatakannya, hal itu merupakan bentuk dari kontribusi perusahaan, terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan.

Melalui program itu, perusahaan diharapkan membantu pemerintah, dalam mengatasi masalah di daerah. Sebut saja seperti pengentasan kemiskinan, penyelesaian masalah lingkungan, membuka ruang kerja, dan lainnya. CSR sendiri harus dilaksanakan dalam bentuk apa saja, serta sesuai keinginan masyarakat.

Dirinya mencontohkan seperti untuk rumah sakit, sekolah dan dan sektor penting lainnya. Intinya sebagai salah satu penunjang, bagi pembangunan daerah ataupun wilayah operasional perusahaan besar. “Hal lain yang juga menjadi usulan seperti optimalisasi usaha kecil lingkup masyarakat, dengan harapan peningkatan ekonomi yang baik,” ucap Anggota Komisi I tersebut. drn

Pos terkait