UMP 2020 Ditetapkan Rp2,9 Juta

  • Whatsapp

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Tengah (Kalteng) Fahrizal Fitri mengatakan, upah minimum provinsi (UMP) 2020 ditetapkan Rp2.903.144,7. UMP 2020 mengalami kenaikan 9 persen atau Rp300.000an, bila dibandingkan tahun sebelumnya Rp2,6 juta.

“Kenaikan UMP tersebut dengan mempertimbangkan sejumlah indikator sepeti inflasi dan lainnya. Dengan ditetapkanya dan naiknya besaran UMP Kalteng tertsebut, ini merupakan kabar gembirakan bagi para pekerja di daerah ini,” kata Fahrizal, saat ditemui di Aula Eka Hapakat, lantai III Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (31/10).

Selain itu, penetapan UMP memberikan batas minimal gaji para pekerja di daerah ini dan itu diharapkan dapat mensejahterakan para pekerja.

Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalteng Rivianus Syahril Tarigan, saat pengumuman UMP 2020, di kantornya, Jumat (1/11), mengatakan, penetapan UMP ini merupakan amanat UU Ketenagakerjaan dan Pengupahan. Setiap tahun Dewan Pengupahan mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada Gubernur terkait UMP tersebut.

Sementara rumus penentuan UMP, yaitu UMP tahun berjalan, ditambah dengan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional, ditambah penyesuaian jika ada.

Dengan penetapan UMP ini, ujar Syahril, maka kabupaten/kota diberi waktu selama 21 hari untuk tetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan upah stektoral. Selain itu, UMP ini akan menjadi acuan bagi perusahaan dalam menyusun rencana kerja dan rencana anggarannya, sambil menunggu penetapan UMK.

“Kami akan mengawasi dengan melakukan pemantauan terhadap UMP Kalteng ini di lapangan. Pengusaha dilarang membayar gaji karyawannya di bawah UMP, kalau ini dilanggar, ini masuk tindak pidana, sehingga ada sanksi pidananya,” tegasnya.

Bagi perusahaan yang tidak mampu, maka mereka bisa mengajukan penundaan pemberlakukan UMP di perusahaanya dan itu diberikan kesempatan hingga 10 hari sebelum 1 Januari tahun berjalan, dengan menyampaikan sejumlah persayaratan. Selanjutanya Pemda akan melakukan evaluasi dan kalau itu di kabulkan, maka itu hanya bersipat penundaan. dkw

Pos terkait