Korupsi, Eksekusi Saidina Cs Secara Tersembunyi

  • Whatsapp

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Setelah hampir 1 tahun kasus terombang-ambing di Mahkamah Agung (MA), akhirnya pada Kamis (3/10), Saidina Aliansyah, Junjung Kataruhan, dan Rothena Y Hawung menjalani eksekusi penahanan sebagai terpidana korupsi pengadaan peralatan penunjang kesenian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah (Disbudpar Kalteng).

Ketiganya dimasukkan ke mobil secara tersembunyi melalui pintu samping diduga untuk menghindari wartawan yang berkumpul pada Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya, Kamis (3/10).

Bacaan Lainnya

Eksekutor dari Kejari Palangka Raya dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah mengantar ketiga terpidana itu ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya untuk menjalani penahanan.

Sebelum menjalani eksekusi, para terpidana itu tidak menjalani penahanan. Pengadilan Tipikor Palangka Raya telah memvonis empat terdakwa pada 2 November 2017 yang berlanjut dengan permohonan banding dan kasasi.

Putusan Kasasi MA terhadap para terpidana telah terbit pada 20 Desember 2018. Namun berbelitnya birokrasi MA, menyebabkan Kejari Palangka Raya baru menerima salinan putusan kasasi pada 18 September 2019.

Dalam perkara korupsi itu, selaku terpidana yakni Saidina Aliansyah selaku Kepala Disbupar Kalteng, Junjung Kataruhan selaku Direktur CV Incom, Rothena Y Hawung selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan R Elies Diang Dara selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP).

Saidina Aliansyah dan Junjung Kataruhan mendapat vonis 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsidair 1 bulan kurungan. Elies Diang Dara mendapat vonis 3 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsidair 1 bulan kurungan. Rothena Y Hawung mendapat vonis penjara 2 tahun dan 8 bulan dan denda Rp50 juta atau diganti 1 bulan kurungan serta harus mengembalikan uang pengganti kerugian negara Rp139,03 juta atau diganti 6 bulan kurungan. Elies telah lebih dahulu menerima salinan putusan, sehingga telah menjalani eksekusi sejak 19 Desember 2018.

Perkara berawal ketika Disbudpar Kalteng melaksanakan pengadaan pakaian adat, alat musik dan kesenian untuk didistribusikan ke 14 kabupaten/kota tahun 2012 dengan dana berasal dari APBN.

Saidina disebut mengetahui barang belum lengkap, namun tetap menyetujui pencairan dana. Rothena mengambil alih pekerjaan dari Junjung yang hanya mampu menyelesaikan 30 persen pekerjaan, padahal bukan kewenangannya sebagai PPK. Meski telah mengadakan 30 persen barang sebelum di-blacklist, Junjung melalui CV Incom turut merugikan negara karena sisa dana 70 persen dicairkan melalui rekening perusahaannya. Elies tahu barang belum lengkap, tapi turut mengesahkan penerimaan barang dengan dalih diperintah Saidina.

Saat kasus itu mencuat, Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang mencopot jabatan Saidina dan memutasinya sebagai Staf Ahli. Ketika Gubernur Kalteng berganti dipegang Sugianto Sabran, Saidina diangkat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kalteng, meski Kejati Kalteng telah menetapkannya sebagai tersangka korupsi. Belakangan, Saidina yang berstatus terdakwa korupsi Pengadilan Tipikor, juga dipromosi sebagai Kepala BKD Kalteng dan Kepala Inspektorat Kalteng. dre

Pos terkait