APBD-P 2019 Terkendala Administrasi

  • Whatsapp

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Tengah (Kalteng) Fahrizal Fitri mengatakan, APBD Perubahan 2019 masih terkendala administrasi, terutama penanggalan yang tidak sinkron dengan Kemendagri.

“Usulan evaluasi APBD-P sudah disampaikan satu minggu sebelum masa jabatan anggota legislatif periode 2014-2019 berakhir. Karena, proses evaluasi harus ditangani Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sehingga diperkirakan sebelum pelantikan anggota legislatif baru, proses APBD-P itu sudah selesai,” ujar Fahrizal, saat audensi TAPD Kalteng dengan DPRD Provinsi Kalteng, Selasa (3/9).

Namun, lanjutnya, pada 26 Agustus 2019 lalu ada mementum berkenaan pengumuman lokasi ibu kota negara yang baru, sehingga Mendagri dalam keadaan sibuk.

Pihaknya sudah melakukan pembahasan, rapat gabungan pada 27 Agustus, karena draf evaluasinya sudah diterima dari Dirjen Bina Keuangan Daerah dan sudah selesai dan pada 28 Agustus 2019 baru ditandatangai Mendagri, sehingga secara administratif terjadi pelampauan penanggalan tidak singkron.

“Seharusnya keputusan Mendagri tentang evaluasi APBD-P itu maksimal 27 Agustus 2019. Kami berusaha agar administrasinya disesuaikan, ternyata di Kemendagri itu sudah sistem elektronik, jadi tidak bisa disesuaikan lagi administrasi,” ujarnya.

Yang menjadi masalah saat ini, ujar Fahrizal, pengesahan APBD-P 28 Agustus 2019 dan tentu itu secara tahapan sudah berada di anggota DPRD yang baru. Sehingga ini salah satu poin yang diminta dibahas bersama-sama DPRD untuk mencari solusinya.

“Seandainya perlu dikonsultasikan ke Mendagri, untuk mencari solusinya maka agar itu dilakukan secara bersama-sama,” ujarnya.

Karena tahapan APBD-P itu adalah tiga bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran, sehingga maksimal di 30 September 2019 sudah disahkan. “Kita masih punya beberapa hari untuk membahasnya,” ujarnya. dkw

Pos terkait