Korupsi PNPM-MPD, Ketua UPK Kumai Dituntut 9 Tahun Penjara

  • Whatsapp

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Siti Hamidah (28) selaku terdakwa korupsi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd), mendengar tuntutan pidana dalam sidang Pengadilan Tipikor Palangka Raya, Selasa (2/7).

Mantan Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) itu terancam pidana penjara selama 9 tahun dan denda Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan. Selain itu, perempuan berkerudung ini juga harus membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp2.395.734.000,- atau diganti 5 tahun penjara.

Berawal dari temuan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) saat melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Terdapat selisih penyaluran dana Laporan Perkembangan Perguliran (LPP) UPK dengan realisasi dana yang diterima kelompok SPP.

Ada pula kelompok yang mengajukan pinjaman, tapi dana tidak pernah diterima. Selain itu ada kelompok fiktif yang mengajukan dan menerima pencairan dana. Terakhir, ada kelompok yang sudah melunasi pinjaman namun tetap tercatat sebagai kelompok peminjam.

Siti berkilah mengalihkan sebagian dana untuk membayar tunggakan sebagian tunggakan kelompok SPP. Untuk mengaburkan perbuatannya, Siti memanipulasi data laporan bulanan perguliran. Akhirnya kasus ini masuk ke ranah pidana dan Kejaksaan Negeri Kobar menjadikan Siti sebagai tersangka.

Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalteng menyatakan terdapat kerugian negara dalam proses penyaluran dana bergulir SPP PNPM-MPd Kecamatan Kumai, Kabupaten Kobar tahun anggaran 2014 hingga 2017 senilai Rp2.395.734.000,-. Usai persidangan, Sukri Gazali selaku Penasihat Hukum Terdakwa, menyebut tuntutan JPU terlalu tinggi lantaran kebanyakan kerugian negara justru digunakan untuk menutupi hutang kelompok SPP yang belum mengembalikan pinjaman mereka. dre

Pos terkait