Ekekutif Diduga Pangkas Anggaran Pokir

  • Whatsapp

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Program pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) yang telah ditetapkan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2019 dikhawatirkan tidak berjalan dengan maksimal.

Pasalnya, dari informasi terbaru yang diterima sejumlah Anggota DPRD Kalteng, bahwa anggaran program tersebut diduga dipangkas pihak eksekutif.

Bacaan Lainnya

Hal ini mengundang reaksi keras oleh Anggota DPRD Kalteng Syahrudin Durasid. Menurutnya, dari informasi yang diterima oleh sejumlah satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) bahwa anggaran pokir dari DPRD Kalteng bakal terancam tidak terlaksana dengan maksimal.

Karena berdasarkan rapat SOPD dengan Sekda Kalteng terungkap bahwa dalam rapat tersebut anggaran program pokir bakal dipotong. “Nah kita dari Dewan tidak sepakat, karena pertama itu menyalahi komitmen di awal bahwa pokir itu tidak mengambil dana dari sumbangan pihak ketiga. Waktu itu kesepakatannya, anggaran untuk program pokir ini diambil dari dana alokasi umum (DAU), APBD dan dari Silpa,” kata Syahrudin, saat dibincangi Tabengan, di gedung dewan, Selasa (2/7).

Pihaknya dari DPRD Kalteng mengakut terkejut mendengar adanya pemotongan terhadap anggaran pokir DPRD tersebut. Karena program tersebut sebut Syahrudin telah diatur dalam peraturan pemerintah.

“Kalau itu tiba-tiba ini dicoret, kami menganggap itu kebijakan yang ilegal. Karena pokir itu lebih bersentuhan dengan masyarakat langsung. Mengapa mereka tidak mengambil dari anggaran PU misalnya kan. Karena PU kan besar, kalau dinas-dinas yang inikan kasian, sudah anggarannya kecil dipotong lagi,” ungkapnya.

Adanya upaya pemotongan angaran pokir tersebut kata dia, sama saja mengganggu hubungan pemerintah dengan masyarakat, karena program pokir ini langsung bersentuhan dengan masyarakat, yang disampaikan melalui aspirasi kepada DPRD Kalteng, baik saat kunjungan kerja ataupun reses.

“Kalau itu tetap dilaksanakan, itu tindakan ilegal, karena belum ada kesepakatan dengan DPRD Kalteng tentang perubahan itu,” tegasnya.

Yang menjadi pertanyaan kata dia, sebelumnya pihak Pemprov Kalteng telah menyatakan bahwa sektor pendapatan saat ini telah mencapai Rp1 triliun lebih. Namun, kenyataannya anggaran daerah terjadi defisit.

“Artinya infromasi yang disampaikan ke media itu hanya pencitraan, katanya sukses tapi pada kenyataannya defisit, gak cukup duitnya karena sumbangan pihak ketiga tidak bisa mereka laksanakan,” pungkas Angota Komisi B DPRD Kalteng ini. sgh

Pos terkait