Dua Perusahaan BUMN Malaysia Nunggak SHP

  • Whatsapp

NANGA BULIK/tabengan.com – Dua perusahaan perkebunan yang beroperasi di Kabupaten Lamandau, PT Gemareksa Mekarsari dan PT Satria Hupasarana, diduga belum membayarkan Sisa Hasil Produksi (SHP) kepada sedikitnya 9 koperasi plasma binaan yang bermitra.

Bahkan, tunggakan yang belum dibayar perusahaan di bawah naungan PT TH Felda Nusantara, anak Syarikat Tabung Haji dan Felda Global Ventures Holding, perusahaan milik Pemerintah Kerajaan Malaysia itu jumlahnya mencapai puluhan miliar lebih.

Bacaan Lainnya

Saat dikonfirmasi, Bupati Lamandau H Hendra Lesmana mengaku telah banyak mendapat pengaduan dan keluhan dari masyarakat, khususnya anggota koperasi binaan kedua perusahaan tersebut terkait belum dibayarkannya SHP.

“Kita (Pemkab Lamandau) banyak menerima aduan dari masyarakat. Oleh sebab itu sebagai responsnya, kita secara resmi juga sudah menyurati Duta Besar (Dubes) Malaysia untuk Indonesia,” ungkapnya, Rabu (16/1).

Hendra menyebut surat yang dilayangkan kepada Dubes Malaysia itu berisi tentang keluhan sekaligus permintaan agar persoalan tunggakan SHP segera diselesaikan dan dibayarkan secepatnya.

“Kita mengapresiasi dua perusahaan tersebut karena selama ini telah berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamandau. Kita berharap perusahaan segera menyelesaikan persoalannya dengan bijaksana dan berkeadilan, karena ini menyangkut hajat hidup ribuan masyarakat Lamandau,” katanya.

Diketahui, total anggota dan petani binaan dari 9 koperasi yang bermitra dengan PT Gemareksa dan PT Satria Hupasarana berjumlah 8.461 orang.

Puluhan miliar tunggakan SHP yang belum dibayarkan itu merupakan akumulasi dari beberapa periode pembayaran, terhitung dari Mei hingga November 2018.

Diduga kuat, tunggakan SHP yang belum dibayarkan PT Gemareksa tidak terkait dengan rendahnya harga minyak dunia, namun ditengarai akibat adanya perubahan konstelasi politik dalam negeri di Malaysia, mengingat perusahaan tersebut berada di bawah naungan BUMN-nya Malaysia.

“Semoga dengan dilayangkannya surat resmi dari Pemkab Lamandau kepada Tuan Duta Besar Negara Malaysia di Indonesia ini, ada respons dan penyelesaian yang cepat dan tepat,” harapnya. c-kar

Pos terkait