Sumbangan Pihak Ketiga Didrop Sementara

  • Whatsapp
iklan atas

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Tengah bersama Pemerintah Provinsi belum sepaham mengenai sumbangan pihak ketiga yang dimasukkan dalam struktur pendapatan daerah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kalteng Tahun Anggaran (TA) 2019.

Sebab itu, kedua lembaga ini akan kembali bersama-sama mengkaji dasar hukum yang menjadi dasar sumbangan pihak ketiga dan dikonsultasikan kepada pemerintah pusat dan aparat penegak hukum terkait.

Hal itu dilakukan kedua lembaga ini sebagai prinsip kehati-hatian, agar ke depan keputusan yang ditetapkan dalam penetapan APBD tersebut tidak tersandung masalah hukum. Untuk diketahui, DPRD Kalteng belum yakin mengenai dasar hukum, yakni Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2018 yang menjadi dasar sumbangan pihak ketiga yang akan menjadi salah satu struktur pendapatan daerah pada APBD Kalteng.

Dalam struktur APBD sumbangan pihak ketiga ini masuk dalam struktur pendapatan lain-lain daerah yang sah, yang pada APBD 2019 ditargetkan sebesar Rp322 miliar. Namun, dalam hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri Kemendagri yang dibahas DPRD Kalteng bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ada klausul yang kurang meyakinkan DPRD Kalteng, apakah sumbangan pihak ketiga ini bisa dimasukkan dalam struktur APBD.

“Kalau APBD sudah, mengenai pihak ketiga sementara didrop lah. Didrop sementara sebelum ada kekuatan hukum yang ada,” kata Ketua DPRD Kalteng R Atu Narang usai memimpin rapat bersama eksekutif di Gedung Dewan, Selasa (11/12).

Meski demikian, kata Atu, pihaknya dalam waktu dekat ini bersama-sama eksekutif akan kembali berkonsultasi dengan pemerintah pusat, termasuk aparat hukum mengenai klausul sumbangan pihak ketiga tersebut.

“Akan ada konsultasi nanti dengan pihak-pihak hukum. Didrop sementara. Kalau ketentuan hukum sudah tidak boleh ya sudah didrop sama sekali,” terangnya.

Di saat yang sama, Sekda Kalteng Fakhrizal Fitri menerangkan, berkenaan dengan semua evaluasi, masukan dari evaluasi Kemendagri dapat diterima dan APBD sudah bisa dilaksanakan. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan struktur dari sumber pendanaan APBD yang berasal dari sumbangan pihak ketiga, sementara menunggu sumber pendapatan masuk dalam kas daerah baru kegiatan itu bisa dilaksanakan.

“Sumbangan pihak ketiga masih bisa dilaksanakan, adapun teman-teman masih meragukan berkenaan dengan legalitas dari pada pedoman yang kita gunakan Pergub 16/2018. Kita beri kesempatan nanti, kita bersama-sama untuk konsultasikan, karena kita masih punya waktu karena di awal-awal tahun, kita belum ada proses-proses kegiatan yang dibiayai oleh sumbangan pihak ketiga,” terang Fakhrizal.

Dijelaskan, Pergub 16/2018 sebelum ditetapkan sudah melalui proses konsultasi dan meminta pandangan hukum dari semua pihak, seperti dari Polda Kalteng, Saber Pungli Daerah, Dirkrimsus, Kejaksaan Tinggi, BPK RI Perwakilan Kalteng, BPKP Kalteng.

“Setelah dirapatkan berulang-ulang baru kita bawa lagi ke tingkat pusat, melakukan konsultasi dengan KPK, Saber Pungli Pusat dan Kemendagri yang merupakan kementerian yang memayungi pemerintahan daerah. Sudah dilakukan, ada saran, masukan, koreksi sehingga menjadi Pergub itu,” tambah mantan Kepala BLH Kalteng ini.

Pergub 16/2018 itu bahkan disebut-sebut yang terbaik di Indonesia dan bisa dicontoh oleh daerah lain. Meski demikian, pihaknya sangat memaklumi adanya kekhawatiran dari DPRD Kalteng akan adanya masalah tersebut. Karena itu, pihaknya bersepakat akan kembali mengonsultasikan masalah itu ke pemerintah pusat.

“Kami tadi mengajak, kita atur waktu, karena mereka sudah waktu reses, kunjungan komisi-komisi, setelah itu kita sama-sama untuk konsultasi. Supaya memberikan pemahaman bersama karena pihak dewan masih ragu-ragu, kalau mau ke KPK kita dampingi, agar pemahaman kita sama,” pungkasnya. sgh

iklan atas

Pos terkait

iklan atas