Permudah IPK Demi Kepentingan Masyarakat

  • Whatsapp

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Kalangan DPRD Kalteng menyoroti soal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang selama ini kontras hanya memberikan keuntungan bagi Perusahaan Besar Swasta (PBS) di wilayah itu.

Menurut Wakil Ketua Komisi B HM Asera dirinya khawatir pemanfaatan izin itu terindikasi tidak memberikan kemaslahatan bagi masyarakat setempat.

“Kita bisa lihat kondisinya bukannya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat kecil, tapi malah menguntungkan orang-orang tertentu yang diduga hanya mengutamakan kepentingan pribadi,” katanya kepada wartawan ketika ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.

Menindaklanjuti itu, dirinya menyempatkan diri memberikan paparan kepada jajaran ASN, PBS, dan masyarakat dalam kegiatan di Dinas Kehutanan, belum lama ini. Salah satu usul yang dikemukakannya seperti mengharapkan agar pemerintah daerah memudahkan proses pembuatan IPK terhadap masyarakat.

Dijelaskannya maksud dari mempermudah IPK tersebut, sepanjang persyaratan yang diajukan lengkap dan memenuhi kriteria. Ketika sudah sesuai dengan administrasi bisa segera dikeluarkan sepanjang demi kepentingan masyarakat dan daerah.

Selain itu pihaknya juga mengakui, selama ini pemanfaatan kayu hutan terkadang tidak sesuai prosedur. “Jangan sampai malah kayu-kayu yang ada dikirim keluar pulau seperti ke Jawa dan lainnya. Namun ketika ada IPK, akan dilihat perjanjian yang mengutamakan kepentingan masyarakat lokal dulu,” ucap wakil rakyat dari Dapil V, yang meliputi Pulang Pisau dan Kapuas tersebut.

Yang perlu juga mendapat sorotan, Kalteng sendiri memiliki luasan hutan yang cukup besar. Sangat ironis apabila orang luar yang menikmati, sementara masyarakat daerah hanya menjadi penonton di lahan sendiri. Untuk itu mantan penegak hukum itu tidak ingin masyarakat Kalteng dipersulit atau wajib merasakan kekayaan alam lokal.

Asera juga mengakui di pelosok-pelosok desa banyak masyarakat yang memerlukan kayu untuk berbagai kepentingan. Misalnya saja pembangunan rumah ibadah, tempat tinggal, dan perabot rumah tangga, sebagainya. Kondisi semacam ini yang membutuhkan perhatian, di mana seharusnya pengurusan izin itu tidak dipersulit.

Pria yang dikenal akrab dengan masyarakatnya itu juga kerap menerima informasi sejumlah kayu-kayu yang ada di Kalteng diangkut dan dibawa ke provinsi tetangga. Hal itu jelas sangat miris mengingat untuk mengurus IPK di daerah sendiri saja masih tidak terlalu mudah. Untuk itu dirinya kembali menegaskan, sepanjang demi kepentingan lokal, maka jangan persulit masyarakat yang ingin mengurus IPK.

“Ini sudah saya sarankan dan kemukakan ketika rapat bersama jajaran Dishut Kalteng serta unsur lainnya. Mari kita bersama membangun Kalteng dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat lokal. Jangan persulit keinginan mereka untuk mandiri, dan jangan untungkan diri sendiri dibawah penderitaan warga sendiri,” ujarnya mengakhiri.drn

Pos terkait