Gubernur Lantik 9 Pimpinan Tinggi Pratama

  • Whatsapp

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, Jumat (16/11) siang, bertempat di Istana Isen Mulang, melantik sembilan orang Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi setempat.

Ke-9 orang Pimpinan Tinggi Pratama tersebut yaitu, H Shalahuddin ST, MT sebagai Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Hamka SPd, MPd sebagai Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dr Suyuti Syamsul MPPM sebagai Kadis Kesehatan, Falery Tuwan SE MM sebagai Kadis Pemuda dan Olahraga.

Selanjutnya Ir H Darliansjah MSi sebagai Kadis Kelautan dan Perikanan, drg Yayu Indriaty SpKGA sebagai Direktur RSUD dr Doris Sylvanus, Saring SH MH sebagai Karo Hukum Setdaprov Kalteng, Lisda Arriyana SSos sebagai Karo Umum Setdaprov Kalteng dan dr Theodorus Sapta Atmadja MM sebagai Wakil Direktur Pendidikan dan Kemitraan pada RSUD dr Doris Sylvanus.

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PP No 11/2017 tentang manjemen ASN, bahwa persyaratan untuk bisa menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama harus melalui sistem merit dengan lelang jabatan terbuka.

Karena itu, untuk mengisi jabatan tinggi pratama yang masih kosong, maka Pemprov Kalteng telah melaksanakan seleksi jabatan secara terbuka dengan mengundang ASN se-Kalteng yang memenuhi persyaratan.

Namun dalam seleksi terbuka, ujar Sugianto, tidak hanya kompetensi pada bidang pengetahuan, keterampiian, manajemen, serta keahlian teknis yang diuji, tapi juga menyangkut kepribadian, karakter, serta sikap perilaku para calon pejabat itu sendiri.

Pada kesempatan itu dia meminta ASN di lingkungan Pemprov Kalteng, terutama pejabat yang baru dilantik agar selalu berupaya membangun dan meningkatkan integritas diri, guna mewujudkan integritas organisasi di tempat masing-masing. Selalu meningkatkan pengetahuan dan wawasan keilmuan, khususnya terhadap ketentuan dan peraturan per-UU-an yang berlaku, agar kita mengetahui persis yang mana yang boleh dilakukan dan yang mana yang melanggar hukum.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, kata dia, maka asas-asas pemerintahan yang baik harus diterapkan, seperti asas kepastian hukum, asas kemanfaatan. asas keadilan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas kepentingan umum, serta asas keterbukaan.

“Juga selalu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah, Sebagai seorang ASN saudara adalah merupakan badi masyarakat. Karena itu berikanlah pelayanan yang sebaik-baiknya, tulus dan ikhlas kepada masyarakat kita,” ujarnya.

“Serta tingkatkanlah selalu kinerja masing-masing dengan berupaya mewujudkan sistem kerja yang efisien dan efektif,” imbuhnya. dkw

Pos terkait