Kejari Mura Sita Aset Koruptor

  • Bagikan

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Murung Raya (Mura) menyita aset senilai miliaran rupiah milik Fakhrur Razie, Direktur PT Nanang Mulya, yang terletak di Jalan Tingang, Kota Palangka Raya, Jumat (9/11) pagi.

Perampasan paksa aset yang berupa rumah mewah berlantai dua itu, merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Agung RI, terkait kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) yang melibatkan Fakhrur Razie.

Kasus tersebut merupakan buntut dari mangkraknya proyek pembangunan sebuah pasar di Puruk Cahu. Selain dijatuhi hukuman pidana penjara, Fakhrul Razie juga berkewajiban mengembalikan uang negara sebesar Rp 1,1 miliar. Karena belum memiliki itikad baik, sejumlah aset miliknya terpaksa disita.

“Berdasarkan Surat Keputusan MA tahun 2016, kita lakukan tindakan tegas melakukan penyitaan aset milik tersangka. Tentu saja perbuatannya merugikan negara dan yang bersangkutan harus mengembalikan itu,” ujar Kepala Kejari Mura Robert P Sitinjak, usai penyitaan.

Robert menjelaskan, aset-aset milik Fakhrur Razie yang disita yakni dua sertifikat tanah hak milik, masing-masing seluas 182 M2, dan 1.560 M2 serta 1 unit mobil Fortuner. Jika tidak juga memiliki itikad baik, semua aset ini akan dilelang.

“Selanjutnya akan dilelang, jika pihak keluarga akan membayar langsung, tetap kita tunggu. Namun jangan lama-lama. Uang pengembalian ini sepenuhnya akan dikembalikan ke Negara, ke kas Pemda Mura,” jelasnya.

Diterangkan, Fakhrur sebelumnya telah diputus dengan hukuman pidana penjara 4 tahun dan denda Rp 200 juta. Kemudian dia juga dikenai hukuman pidana tambahan dengan kewajiban mengembalikan kerugian negara tersebut.

“Terhitung dari putusan kita memberikan waktu 1 tahun 6 bulan. Namun yang bersangkutan belum mengembalikan. Makanya kita kejar, kita tindak tegas dengan penyitaan ini,” ungkapnya.

Kajari menambahkan, kasus yang menjerat Fakhrur ini merupakan proyek pembangunan dengan dana melalui APBD dengan nilai Rp9,7 miliar pada tahun anggaran 2010-2012. Namun pembangunan pasar tersebut terhenti, bahkan tiang pancang bangunan belum dipasang.

“Kasusnya merugikan negara miliaran. Kasihan itu pakai uang rakyat. Hasilnya tidak dinikmati oleh rakyat. Makanya, kita tegas melakukan penyitaan ini,” tandasnya. fwa

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *