Dewan Terus Perjuangkan Perda Karhutla

  • Bagikan

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Kalangan DPRD Kalteng terus memperjuangkan Peraturan Daerah (Perda), penanggulangan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Aturan yang juga berfokus pada solusi berladang dengan berkeraifan lokal itu saat ini masih berpolemik bahkan belum mendapatkan restu dari pusat.

Menindaklanjuti itu para legislator yang tergabung dalam tim Perda Karhutla kembali berkoordinasi dengan jajaran pusat dengan harapan regulasi itu bisa segera direalisasikan.

Menurut Wakil Ketua Komisi D yang juga jajaran tim perda tersebut Hj Agus Susilasani, dirinya menyoroti adanya poin pada aturan yang berkaitan dengan solusi berladang.

“Pada UU No 32 2009, tentang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup disebutkan dilarang membakar lahan, kecuali dengan konsep berkearifan lokal. Saya sependapat dengan hal tersebut, dan perlu adanya formulasi khusus,” ujarnya kepada wartawan ketika ditemui di ruang kerjanya, Rabu (10/9).

Dalam pasal itu juga disebutkan kearifan lokal sendiri, terdiri dari beberapa kriteria sebut saja pembukaan lahan untuk berladang dengan sistem bakar, maksimal hanya dua hektar untuk satu Kepala Keluarga (KK).

Itupun pelaksanaannya dengan menggunakan sekat bakar, supaya api tidak menjalar atau meluas.

Ditambahkannya, hal itu juga berbanding dengan sistem, yang digunakan masyarakat adat Dayak selama ini sebut saja membuka lahan dengan bakar, ketika menjelang musim hujan.

Bahkan kegiatan itu juga dijaga secara gotong royong, oleh masyarakat. Maka terkait perda tersebut apabila menghilangkan poin berkearifan lokal artinya aturan itu cacat hukum. “Karena melangkahi UU No 32 Tahun 2009 penjelasan pasal 69, yang menyebutkan memperbolehkan membakar lahan dengan kearifan lokal,” ujar wakil rakyat dari Dapil IV yang meliputi Barsel, Bartim, Barut, dan Murung Raya itu.

Yang jadi persoalan, ungkapnya, hingga saat ini pemerintah pusat, belum memiliki formulasi dari aturan tersebut. Bahkan bisa dikatakan pusat juga tidak mencabut aturan itu, di mana juga berbanding dengan UU Kehutanan yang menyatakan larangan membakar lahan.

Wanita murah senyum itu mengatakan, terkait gencarnya jajaran DPRD Kalteng dalam memperjuangkan perda itu juga berhubungan dengan suara serta keinginan masyarakat adat Dayak untuk solusi berladang. “Yang terpenting perda itu disahkan. Saya sebagai utus Dayak merasa terharu sekaligus prihatin dengan nasib masyarakat kita, yang bergantung hidup pada berladang. Maka untuk itu kami akan terus mendorong agar perda ini segera diwujudkan, demi kepentingan masyarakat bersama,” ujarnya mengakhiri. drn

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *