SOPD Akan Kelola Dana Desa Rp 1,5 Miliar

  • Whatsapp
iklan atas

PURUK CUHU/tabengan.com – Bupati Murung Raya (Mura) Drs Perdie M Yoseph menegaskan bahwa dana program Rp 1,5 miliar per desa dan kelurahan pada 2019 mendatang akan ditempatkan dan dikelola langsung oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Pemerintah Kabupaten Mura.

Hal itu ditegaskan Bupati mengingat sampai saat ini ada beberapa oknum Kepala Desa (Kades) di daerah setempat yang tersangkut permasalahan hukum karena salah dalam penggunaan dan penempatan Dana Desa.

Penempatan anggaran Rp 1,5 miliar di dinas atau intansi ujarnya karena ada pertimbangan Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa yang belum siap atau matang untuk mengelola dana tersebut, sehingga dana harus dikelola oleh SOPD yang bersangkutan.

“Yang tepat mengelola dana tersebut adalah dinas atau intansi yang ada kaitannya dengan kepentingan desa. Disamping itu, pihak desa juga ada dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang sumbernya dari APBN. Sedangkan dana Rp1,5 miliar itu dialokasikan dari APBD Kabupaten Mura yang kegunaannya untuk mengakomodir hal-hal yang belum ditangani oleh pihak desa,” ujarnya, baru-baru ini.

Sedangkan anggaran Rp 1,5 miliar per desa atau per kelurahan itu tujuannya untuk percepatan pembangunan perdesaan di seluruh wilayah itu, baik untuk pengentasan kemiskinan, kebodohan, infrastruktur dan membuka akses keterisolasian.

Perdie juga menjelaskan beberapa kepala desa dan aparaturnya sudah ada yang tersandung kasus hukum terkait penggunaan atau pengelolaan DD. Dengan pertimbangan itu maka dana miliaran rupiah tersebut ditempatkan pada dinas terkait. Program tersebut efektifnya mulai Januari 2019.

Selai itu disebutkan, program DD juga untuk pembiayaan kuliah putra dan putri daerah 10 orang setiap 1 desa. Ada 116 desa dan 9 kelurahan pada 2019 yang akan dibiayai dari DD.

Sehingga diharapkan pada akhir jabatan Perdie-Rajikinoor seluruh siswa yang kuliah dengan biaya pemerintah daerah sudah lulus dan diwisuda secara serentak dengan masa kuliah 4,5 tahun diberbagai perguruan tinggi hingga luar negeri.

“Dengan persyaratan, jika kuliahnya melebihi dari 4,5 tahun maka konsekuensinya siswa dianggap gagal dan mengembalikan biaya ke permerintah daerah,” pungkasnya. c-vid

iklan atas

Pos terkait

iklan atas