Hari I Perda Sampah, Puluhan Warga Disidang

  • Whatsapp
iklan atas

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Sebanyak 40 warga Kota Palangka Raya terpaksa menjalani sidang tindak pidana ringan (Tipiring) oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya. Mereka divonis bersalah lantaran membuang sampah bukan pada waktunya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang sampah.

Sidang berlangsung di Aula Kelurahan Langkai, Jalan Junjung Buih, Senin (1/10) siang. Sebelumnya, puluhan petugas Satpol PP dan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Palangka Raya, menggelar razia terkait Perda Sampah di beberapa lokasi. Diantaranya di tempat pembuangan sementara (TPS) Jalan Nyai Balau, Temanggung Tilung, Christopel Mihing, Junjung Buih dan C Bangas.

Bacaan Lainnya

iklan atas

Dalam Perda No.1/2017 dijelaskan jika jam pembuangan sampah bagi masyarakat ke TPS mulai dari pukul 04.00-07.00 WIB.

“Titik razia pertama kita berada di kawasan Kelurahan Langkai. Dalam 1 tahun telah dilakukan sosialisasi mengenai Perda Sampah, kemudian secara masif dilakukan dalam 3 bulan terakhir,” ucap Kabid Kebersihan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Palangka Raya Muhammad Aftah.

Terkait alasan pelanggar yang menyebutkan belum menerima sosialisasi, Aftah pun menerangkan jika sosialisasi telah dilakukan dengan berbagai cara. Seperti media sosial, media cetak, dan setiap kelurahan dengan memanggil ketua RT setempat.

“Jadi kalau ada pelanggar menyatakan belum mendapat sosialisasi, tanyakan ke RT setempat. Evaluasi RT-nya. Perda ini sudah dibuat setahun. Sebenarnya penindakan ini termasuk terlambat,” tegasnya.

Dijelaskan, penindakan akan dilakukan selama 1 bulan penuh dengan kategori pelanggaran membuang sampah bukan waktunya dan membuang sembarangan. Meski demikian, ia pun mengakui jika fasilitas TPS di pemukiman warga memang belum tercover semua.

“Fasilitas TPS memang belum memadai. Karena masih ada wilayah yang blank cover. Untuk itu kota bekerjasama dengan pihak swasta melalui kendaraan roda tiga dengan cara berlangganan,” ujarnya.

Menurut Aftah, masih adanya daerah yang belum tercover bak sampah, juga diakibatkan penolakan dari warga ketika pemerintah hendak membangun depo sampah.

“Warganya sendiri kadang menolak kita bangun depo sampah. Hal ini mungkin yang menjadi pekerjaan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dan menanamkan perilaku sehat dalam mengelola sampah,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Palangka Raya, Reanson Gantar menuturkan jika pihaknya hanya mem-backup pelaksanaan penindakan yang dilalukan Dinas Perkim selaku leading sector.

“Kita terjunkan 30 personel, termasuk 2 orang PPNS untuk memeriksa pelanggar Perda” ucapnya.

Pantauan Tabengan di lapangan, kemarin, puluhan warga yang terjaring penindakan seakan tidak percaya dengan nasib yang dialaminya. Hampir seluruh pelanggar tidak mengetahui adanya Perda No.1/2017 tentang sampah. Seluruh pelanggar kemudian divonis bersalah dan diperintahkan untuk membayar denda Rp 50 ribu atas perbuatannya.

Rian (23), salah satu pelanggar Perda Sampah, mengatakan dirinya tidak mengetahui adanya larangan membuang sampah ataupun sosialisasi.

“Seharusnya RT atau pejabat kampung memberitahukan ke masyarakat. Spanduk peringatan saja baru dipasang,” ucap warga Jalan Temanggung Tilung tersebut, sesaat sebelum disidang. fwa

iklan atas

Pos terkait

iklan atas