Idrus Marham Mundur dari Mensos

  • Whatsapp
iklan atas

JAKARTA/tabengan.com – Idrus Marham resmi mundur dari posisi Menteri Sosial. Alasannya, ia ingin fokus menghadapi kasus hukum yang menyeret-nyeret namanya.

“Saya sudah sampaikan ke Bapak Presiden pengunduran diri,” kata Idrus Marham di Istana Kepresidenan, Jumat (24/8) siang.

Bacaan Lainnya

iklan atas

Idrus mengajukan surat kepada Presiden Joko Widodo. Dia juga telah mengirim surat kepada Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

“Saya juga mundur dari kepengurusan Partai Golkar,” ujar politikus Golkar itu.

Idrus Marham mengaku sudah menerima surat penetapan dirinya sebagai tersangka dari KPK, kemarin. Idrus Marham sendiri sudah tiga kali diperiksa KPK terkait korupsi yang menjerat Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih dan bos Blackgold Natural Resources Limited Johanes Budisutrisno Kotjo ini. Tercatat, Idrus diperiksa lembaga antirasuah pada 19 Juli, 26 Juli, dan 15 Agustus 2018 lalu terkait kasus hukum dugaan korupsi PLTU Riau-1.

Keterlibatan Idrus mencuat ketika dirinya diduga ikut dalam sejumlah pertemuan antara Eni Saragih, Johanes Kotjo dan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir. Hal tersebut pun diakui Idrus ketika usai menjalani pemeriksaan penyidik KPK pada 15 Agustus lalu.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo merasa kecolongan karena status tersangka sudah duluan diumumkan sendiri oleh Idrus ke media.

“Itu kami sebenarnya kedahuluan, jadi nanti sebenarnya bu Basaria (Panjaitan) akan ada konpers,” kata Agus di Gedung KPK, Jakarta, Jumat.

KPK sebenarnya akan mengumumkan secara resmi status hukum Idrus Marham melalui konferensi pers, tapi belum dipastikan jadwalnya karena masih bermusyawarah dengan internalnya.

“Kami sebenarnya merencanakannya belum hari ini, tapi kok sudah beredar di luar seperti itu. Oleh karena itu kami akan rundingan lagi. Karena di situ kan ada alasannya kenapa, pasal yang mana. Jadi saya hari ini hanya mengklarifikasi akan ada konpers tersendiri,” papar Agus.

Kasus Lama
Presiden Jokowi mengomentari kasus PLTU Riau-1 yang diduga menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham di KPK.

Menurut Jokowi, kasus tersebut merupakan kasus lama sebelum Idrus menjabat Mensos di Kabiner Kerja Jokowi-Jusuf Kalla (JK).

Namun, Jokowi irit bicara soal surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang telah dikirimkan penyidik lembaga antirasuah kepada Idrus.

“Ya ini kan kasus lama, ya. Kita menghargai apa yang menjadi wilayah kewenangan KPK,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat. d-com/o-zon

iklan atas

Pos terkait

iklan atas