Bawaslu: Curi Start Kampanye, Ada Sanksi Pidananya

  • Whatsapp
iklan atas

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Partai politik (Parpol) dan para calon anggota legislatif (Caleg) peserta Pemilu 2019 diminta mematuhi aturan dalam berkampanye. Karena berdasarkan surat edaran Bawaslu RI tertanggal 28 Februari 2018, akan ada sanksi pidana bagi Parpol dan Caleg yang mencuri start kampanye.

“Saya ingatkan kepada Parpol dan Caleg, bahwa saat ini belum boleh kampanye, baik di media cetak, elektronik, maupun di media sosial. Karena berdasarkan surat edaran Bawaslu RI, bagi peserta Pemilu yang mencuri start, diancam pidana kurungan satu tahun atau denda sebesar Rp12 juta,” ujar Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalteng, Satriadi, saat dihubungi, Selasa (24/7).

Bacaan Lainnya

iklan atas

Dijelaskannya, dalam pelaksanaan kampanye dan sosialisasi, selain ada surat edaran Bawaslu RI, juga ada Pasal 276 UU No 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam UU itu disebutkan, dilarang untuk membuat dan menayangkan iklan kampanye di lembaga penyiaran, media massa (cetak dan elektronik) dan media daring (online).

Selanjutnya, diperbolehkan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal parpol dengan metode pemasangan bendera dan nomor urutnya dan/atau pertemuan terbatas. Namun sebelum melakukan kegiatan tersebut, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat satu hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

“Nanti akan kita akan cek, baik itu di media massa, media sosial, dan baliho-baliho. Tapi yang mulai berlaku aturan itu saat ini adalah Parpol, karena sudah ditetapkan KPU sebagai peserta Pemilu 2019, makanya jarang lagi kelihatan ada partai kampanye atau sosialisasi di media massa karena memang tidak boleh,” katanya.

Menindaklanjuti surat edaran tersebut, ujar Satriadi, pihaknya beberapa waktu lalu telah memberikan teguran kepada beberapa orang yang akan menjadi Caleg, yang memasang baliho besar dengan menampilkan foto dirinya disertai lambang dan nomor partai.

“Kalau hanya foto orang yang ingin mencaleg tidak ada masalah, karena belum ditetapkan KPU sebagai Caleg. Makanya kita lihat ada beberapa baliho yang menampilkan lambang dan nomor partai, sekarang sudah ditutup. Jadi memang ada masyarakat bingung kenapa lambang dan nomor partai itu ditutup, karena memang belum masanya,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, lambang dan nomor urut Parpol sebagai peserta Pemilu, serta Caleg melakukan sosialisasi atau kampanye, baru bisa dilakukan setelah 23 September 2018 sesuai tahapan pemilu yang telah ditetapkan KPU.

Sementara bagi Caleg, aturan tersebut berlaku setelah ditetapkan KPU sebagai Calon Legislatif. Itu disebabkan, karena saat ini masih dalam masa pendaftaran, sehingga masih boleh Caleg melakukan sosialisasi di media, ujarnya.dkw

iklan atas

Pos terkait

iklan atas