KI Belum Terima Dana Hibah dari Pemprov

73
dana hibah
Ilustrasi

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Sejak awal tahun 2018 hingga Jumat kemarin, Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Tengah belum menerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi. Hal ini menyebabkan seluruh komisioner dan pegawai KI Kalteng belum menerima gaji dan dikhawatirkan tidak akan mampu beroperasi seperti seharusnya.

“Kita sudah menghubungi Pj Sekda, meski hanya lewat telepon beberapa kali, dan usaha terakhir kami tidak diangkat. Jadwal beliau sangat padat, jadi kita tidak bisa bertemu. Bahkan nomor Pak Gubernur yang kami dapat, setelah kami hubungi juga tidak diangkat,” kata Setni Betlina, Bendahara KI Kalteng, kepata Tabengan, Jumat (25/5).

Setni menjelaskan, menurut Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 29 ayat 6, dijelaskan bahwa anggaran KI dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang bersangkutan.

“Menurut peraturan dana hibah yang menjadi prioritas itu adalah lembaga yang berdasarkan undang-undang, di mana salah satunya adalah KI,” ungkapnya.

“Menjadi miris bagi kami, di saat ASN mendapatkan THR, kami tunjungan pokok saja tidak menerima. Selama ini kami menalangi anggaran terus, seandainya kami punya kerjaan sampingan masih mending. Dari awal, saat menandatangani pakta integritas, kami harus melepaskan pekerjaan yang lain, sehingga kami fokus, dengan kata lain kami total, di sini. Dan, semua operasinal, baik gaji maupun dana untuk kegiatan rutin berasal dari dana hibah,” terangnya.

Dia menyebut, Mei ini pihaknya tidak menerima suntikan dana dari anggaran hibah tersebut. “Terus terang listrik dan air untuk bulan ini kami sudah tidak bisa membayar. Menunggu saja entah minggu ini atau minggu depan diputus, saya tidak tahu. Yang pasti hal ini menghambat operasional dan kegiatan kami,” tuturnya.

Nuryakin, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalteng, beberapa waktu lalu, mengatakan pihaknya belum bisa mengeluarkan dana tersebut apabila surat keputusan tentang dana hibah belum diterbitkan oleh Gubernur.

Nuryakin menjelaskan, sekarang ada beberapa lembaga yang sudah terbit SK-nya dan sebagian lagi masih diproses. ”Dana baru bisa keluar apabila SK-nya sudah keluar, kami ini hanya bendahara saja, bukan yang memutuskan. Ada skala prioritas tentang SK untuk lembaga mana yang didahulukan SK-nya,” ujarnya.

Mantan Wakil Bupati Murung Raya periode 2008-2013 ini juga menjelaskan bahwa dana hibah tersebut diberikan untuk lembaga, di mana kegiatannya diusulkan oleh penerima hibah.

“Seperti apa rencana kebutuhannya nanti kita verifikasi. Apabila lembaga terkait dengan keagamaan itu ada di Kesra, apabila lembaga terkait dengan dengan kemasyarakatan di Kasbanglimnas, jadi semua berhubungan dengan SOPD-SOPD yang berkaitan. Sebagai contoh, ada lembaga yang wajib kita berikan dana hibah seperti KPID dan KI,” tuturnya. m-sms

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.