Mensos Hadiri Pemulangan 61 PSK di Kobar

64
mantan psk kobar
Mensos memberikan bantuan untuk wanita eks penghuni lokalisasi yang dapat dipulangkan oleh Pemkab Kobar, kemarin. TABENGAN/YULIANTINI

PANGKALAN BUN/tabengan.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah membuktikan mendukung Program Pemerintah Pusat, yakni Indonesia bebas Praktik Prostitusi di tahun 2019, dengan memulangkan sebanyak 61 Pekerja Seks Komersial (PSK) ke daerah asal.

Ke 61 PSK dari dua lokalisasi itu dipulangkan dengan menggunakan kapal Darma Lautan Utama tujuan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Acara pemulangan dihadiri Menteri Sosial Idrus Marham, Selasa (15/5), di Pelabuhan Panglima Utar Kumai. Selain itu, hadir juga Bupati Kobar Hj Nurhidayah, Sekda Propinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri, Ketua DPD Partai Golkar Propinsi Kalteng HM Ruslan, dan unsur Forkopimda Kobar.

Mensos Idrus Marham mengatakan, tahapan langkah penutupan lokalisasi di Kobar berjalan sesuai rencana. Mensos pun menyatakan bahwa penutupan lokalisasi bukan sekadar melaksanakan aturan perundang-undangan.

“Namun yang tak kalah penting adalah prostitusi bertentangan dengan ajaran agama. Selain itu, negara juga berkewajiban mengangkat harkat dan martabat mereka, dan mempersiapkan masa depan mereka lebih baik,” kata Mensos, di Pangkalan Bun, Kobar, Selasa.

Kemarin, secara resmi tiga lokasi di Kobar, yakni Dukuh Mola, Simpang Kodok, dan RT 12 Desa Sungai Pakit. Dengan ditutupnya lokalisasi di Kobar, jelas Mensos, sudah 151 dari total 168 lokalisasi prostitusi di Indonesia yang sudah ditutup. “Lokalisasi yang belum ditutup saat ini tinggal 17 lokalisasi yang berada di 10 provinsi dan 15 kabupaten/kota,” katanya.

Setelah diitutup, PSK akan dipulangkan ke keluarganya di daerah masing-masing. Kementerian Sosial akan menyiapkan dana pendukung sesuai tugas dan fungsinya, baik berkaitan dengan bantuan stimulan usaha, bantuan jaminan hidup, maupun transport lokal.

Kemensos bersama pemerintah daerah juga dapat melakukan berbagai intervensi program, baik melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, bahkan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Sementara itu, Sekdaprov Kalteng Fahrizal Fitri mengatakan, Kalteng berkomitmen bebas dari lokalisasi dan prostitusi. ” Pada 2015 lalu Kabupaten Lamandau dan Sukamara, setelah itu di tahun 2017 Kabupaten Kobar, setelah ini akan dilanjutkan di Katingan,” kata Fahrizal.

Pada kesempatan itu, Bupati Kobar Hj Nurhidayah mengatakan data awal jumlah PSK yang akan dipulangkan dari tiga lokalisasi sebanyak 250 orang. Tetapi karena Pemkab Kobar jauh hari telah menyosialisasikan bahwa sebelum bulan Ramadan, Kobar harus bebas dari segala praktik prostitusi. Karena itu, para mucikari dengan kesadarannya sendiri telah memulangkan PSK-nya.

Dikatakan Bupati, ke-61 PSK itu akan diantar ke daerah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. “Kami pun telah melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat agar mau menerima mereka (PSK), sehingga mereka pun tidak kembali ke jalan yang salah,” ujar Bupati.

Bupati mengatakan, saat ini para wanita eks PSK, selain menerima bantuan modal dari Kemensos sebesar Rp5.500.000, juga mendapat THR dari Pemkab Kobar sebesar Rp7 juta. kemudian ditambah lagi bantuan sebesar Rp2.500.000 perorang dari Abdul Rasyid AS, pengusaha nasional asal Kobar.

Berdasarkan data yang dihimpun Tabengan di lapangan, dari 250 PSK di tiga lokalisasi di Kobar yang mengikuti acara pemulangan dan dilepas oleh Mensos hanya 61 orang, yakni dari Dukuh Mola 20 orang dan Sungai Pakit 41 orang. c-uli

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.