PMKRI Soroti Sekda di Demo UPR

532
Logo PMKRI

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Kisruh yang terjadi di Universitas Palangka Raya (UPR) yang terletak di ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), menuai tanggapan berbagai kalangan, baik itu dari pengamat pemerintahan, pendidikan hingga kalangan mahasiswa.

Komda Wilayah VIII Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Dicky Ricardo Gultom mengatakan, ada yang janggal dengan kehadiran Pejabat Sekdaprov Kalteng di sela-sela aksi Keluarga Besar Mahasiswa UPR tersebut.

“Saya sangat menyayangkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi harus paham kedudukan, tugas pokok dan fungsi. Namun dengan hadirnya Sekda akan menimbulkan berbagai macam opini,” ucapnya.

Menurut dia, tidak seharusnya Pemprov ikut campur urusan internal kampus, apalagi jelas dalam tuntutan mahasiswa disebutkan untuk menurunkan Rektor. Selain itu, Dicky meminta pemerintah agar fokus pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kalteng.

“Pemerintah tidak perlu repot-repot urus yang bukan menjadi kewenangannya, cukup fokus kepada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalteng sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakilnya untuk mewujudkan Kalteng Berkah,” ucapnya.

Terkait aksi lanjutan yang akan dilaksanakan KBM UPR, Dicky berharap agar bisa menemukan solusi yang tepat untuk kedua belah pihak. Dia meminta agar Pemprov mengarahkan mahasiswa yang ingin menghadapnya untuk menempuh prosedur yang tepat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada.

“Semoga cepat selesai. Dan saya minta aspirasi yang disampaikan memang dari mahasiswa dan untuk mahasiswa. Jangan sampai ada kepentingan orang lain yang akhirnya dapat merugikan semua pihak, terutama mahasiswa UPR yang sebagian besar Generasi Penerus Kalteng,”tutupnya.

Seperti diketahui universitas negeri terbesar dan memiliki jumlah mahasiswa kurang lebih 17 ribu mahasiswa, sebagian kecil dari itu beberapa bulan terakhir disibukkan dengan kegiatan demonstrasi mahasiswa yang mengatasnamakan Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) UPR.

Awalnya tuntutan aksi KBM UPR adalah untuk meminta tranparansi dana Uang Kulih Tunggal (UKT) dan keterbukaan informasi di kampus UPR yang dinilai sangat mahal dan tidak sesuai dengan fasilitas yang ada di kampus.

Pihak UPR juga sudah beberapa kali mencoba duduk bersama dengan mahasiswa untuk merumuskan masalah dan mencari solusi dari setiap tuntutan KBM UPR, tetapi dinilai belum menemukan solusi yang tepat.

Namun dalam aksi KBM UPR pada Senin, 10 April 2017 lalu, mahasiswa menggelar aksi besar-besaran di halaman kantor Rektorat UPR yang menuntut Rektor untuk mundur dari jabatannya.

Selain itu, di pertengahan aksi mahasiswa ada peristiwa aneh yang terjadi, sebab tiba-tiba hadir Penjabat Sekretaris Daerah Kalteng Syahrin Daulay. Dalam arahannya Syahrin mengatakan, pada dasarnya Gubernur siap mendengarkan, baik itu langsung atau atau tidak langsung.

“Maksudnya mungkin disampaikan dari kami atau nanti langsung oleh mahasiswa,” ucap Syahrin dalam orasinya saat itu. nta

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here