Isu Calo di BKPP Harus Diusut Tuntas

1929
EDY PRATOWO
EDY PRATOWO

PULANG PISAU/tabengan.com – Beredarnya isu bahwa selama ini telah terjadi praktek calo di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) dalam pengurusan berbagai hal terkait kepegawaian menjadi pembicaraan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga masyarakat umum. Mereka bertanya-tanya siapakah calo yang bermain serta siapa saja orang yang berada di belakang para calo tersebut sehingga mereka berani.

Kondisi ini sungguh membuat hati miris dan bisa mencoreng nama baik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulpis yang pada tahun 2016 lalu berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK-RI. Apalagi hal ini mencuat ditengah sedang gencar-gencarnya upaya pemerintah daerah menghapuskan segala praktek percaloan dan pungutan liar (pungli) dalam birokrasi dan pelayanan publik.

Bagaimana mungkin ASN bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat apabila di BKPP yang notabenenya merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani masalah penempatan ASN sendiri belum bersih dari praktek calo. Sejumlah pihak pun pesimis pemerintah daerah bisa menciptakan birokrasi yang bersih, transparan dan bebas pungli, apabila pada prakteknya ASN harus dihadapkan pada kesulitan serta berbelit-belitnya urusan kepegawaian di BKPP setempat.

Kabar adanya praktik calo yang santer beredar ini juga tidak menutup kemungkinan diikuti dengan praktek pungli.

Ditambah lagi pada saat pelantikan 457 Pejabat Eselon II, III dan IV dilingkungan Pemkab Pulpis akhir Desember 2016 lalu juga banyak isu miring yang beredar. Diantaranya desas desus yang santer dikalangan masyarakat dan para ASN adalah bahwa mekanisme pelantikan para pegawai dan pejabat yang dianggap tidak objektif dan terbuka. Hal ini semakin menguatkan dugaan adanya oknum calo yang bermain dalam pengaturan posisi ASN untuk menduduki jabatan strategis di daerah tersebut.

“Bagaimana bisa memberikan pelayanan yang baik apabila untuk urusan kepegawaian pun ASN sendiri dipersulit,” kata Wulan, warga Kelurahan Pulang Pisau, Sabtu (18/3).

Sementara warga lain juga banyak menanggapi isu calo BKPP Pulpis melalui komentar di media sosial. Misalnya Triotama T. Abel yang dalam komentarnya lewat akun Facebook menduga terjadinya praktek calo adalah akibat birokrasi yang panjang dan tidak transparan. Sedangkan akun Dambung DY meminta Kepala BKPP Pulpis Saripudin untuk membuka secara terang benderang siapa calo yang bermain dalam urusan kepegawaian di BKPP setempat.

“Perlu dipertanyakan kepada Kepala BKPP Pulang Pisau, siapa calo nya ? Warnanya apa? Buktikan !” komentar Dambung via akun media sosial.

Sebelumnya diberitakan Kepala BKPP Pulpis Saripudin kepada sejumlah media mengungkapkan bahwa banyak ditemukan ASN menggunakan jasa calo dalam pengurusan berkas Kepegawaian di BKPP setempat. Dia mengimbau agar ASN yang mau berurusan di BKPP untuk datang sendiri.

“Jangan melalui calo. Sampaikan saja sendiri permasalahannya apa. Kami pasti akan layani. Kalau yang bersangkutan datang sendiri pastinya komunikasi akan lebih nyaman,” kata Saripudin, Kamis (16/3). c-ger

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here