Ratusan Ribu Rokok dan Miras Dimusnahkan

2132
Pemusnahan miras dan rokok di Kotim
Pemusnahan miras dan rokok di Kotim

SAMPIT/tabengan.com – Sedikitnya 291.104 batang hasil tembakau dan 6.811 minuman mengandung etil alkohol ilegal (MMEA) dimusnahkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Sampit, Jumat (24/3) pagi.

Kepala KPPBC TMP C Sampit, Hartono mengungkapkan, barang kena cukai (BKC) berupa hasil tembakau dan MMEA tersebut merupakan hasil penindakan selama periode Februari 2016 sampai dengan Januari 2017, yang telah ditetapkan statusnya menjadi barang milik negara (BMN).

“Potensi kerugian negara dari beredarnya BKC ilegal ini sebesar Rp157.601.870. Bentuk pelanggaran dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pelanggaran karena BKC tersebut tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai tidak seharusnya. Yang kedua, pelangaran karena peredaran atau penjualan dilakukan tanpa izin, meskipun BKC tersebut telah dilekati pita cukai sesuai ketentuan,” terang Hartono.

Disampaikannya, pelaksanaan pemusnahan hasil tembakau dilakukan dengan cara dibakar, sedangkan MMEA dilakukan dengan cara dilindas menggunakan alat berat. “Penetapan pemusnahan berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun, Nomor : S-03/MK.06/WKN.12/KNL.02/2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang persetujuan pemusnahan barang yang menjadi milik negara pada KPPBC TMP C Sampit,” jelas Hartono.

Pada kesempatan tersebut Hartono mengimbau kepada masyarakat Kotim untuk tidak memasarkan, menyediakan atau menjual BKC yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Menurutnya, pihaknya sebagai salah satu institusi anggota tim pengendalian dan pengawasan peredaran minuman keras yang dibentuk Pemkab Kotim, bertekad akan terus melakukan operasi peredaran BKC ilegal di Kabupaten Kotim.

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Barat yang juga membawahi Kalimantan Tengah, Saipullah Nasution yang hadir dalam kegiatan tersebut mengungkapkan, bahwa barang yang dimusnahkan ini memang tidak memenuhi ketentuan.

“Sesuai dengan amanah UU nomor 37 tahun 2009, bahwa pelanggaran cukai baik yang dilakukan penyidikan maupun yang tidak, proses akhirnya adalah harus dimusnahkan. Tidak boleh dilelang atau dihibahkan. Karena ini adalah barang yang dibatasi peredarannya, karena kita juga harus melindungi masyarakat dari pengaruh buruk barang ini,” tandansya. c-arb

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here