Eksekutif Sampaikan LKPj 2016

1217
Ilustrasi LKPj
Ilustrasi

SUKAMARA/tabengan.com – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) atas pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun anggaran 2016, kemarin, disampaikan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Sukamara dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Sukamara.

Plt Sekda Sukamara H Sutrisno mengatakan, LKPj kepala daerah kepada DPRD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.

”LKPj disusun dengan struktur penulisan yang memuat keterangan mengenai arah kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah. Selain itu memuat juga tentang penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan,” kata Sutrisno.

Menurutnya, pelaksanaan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sukamara untuk tahun anggaran 2016 telah berakhir pada 14 Mei 2017. Dan, pada 29 Mei 2017 yang lalu BPK RI perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun anggaran 2016 kepada Pemerintah Kabupaten Sukamara serta DPRD Sukamara.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan tersebut telah diketahui pula, bahwa Pemerintah Kabupaten Sukamara kembali mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian. Itu berarti Sukamara telah mampu mempertahankan opini tersebut selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2012.

Selain itu, mempertahankan opini tersebut bukan hanya sebatas kewajiban dalam hal proses pelaksanaan APBD tetapi juga tanggung jawab moral selaku penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Sukamara, bahwa pemerintah telah berusaha dengan bersungguh-sungguh melaksanakan proses pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sukamara yang kita cintai ini.

Dikatakannya juga, laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sukamara tahun 2016 yang telah diaudit oleh BPK RI juga penyajikan realisasi pendapatan dan belanja yang berasal dari dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikelola langsung oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama yaitu Puskesmas dan satuan pendidikan penerima dana yang bersumber dari pemerintah pusat.c-gus

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here