“Nyalon”, Pejabat Publik Harus Mundur dari Jabatannya

11520
Sejumlah Komisioner KPUD Lamandau saat ditemui awak media
Sejumlah Komisioner KPUD Lamandau saat ditemui awak media

NANGA BULIK/tabengan.com – Tidak lama lagi, tepatnya pada pertengahan tahun 2018 mendatang masyarakat kabupaten Lamandau akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati untuk periode 2018-2023.

Sejumlah nama dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari pengusaha, ASN, politisi hingga pengacara disebut-sebut bakal bertarung untuk menjadi orang nomor satu di bumi bahaum bakuba.

Tetapi, khusus bagi bakal calon (balon) yang berasal dari pejabat publik (ASN, Anggota DPRD, TNI dan Polri), wajib mengundurkan diri dari Jabatannya ketika mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Hal itu seperti yang disampaikan oleh komisioner KPUD kabupaten Lamandau, divisi sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat, Andreas Nahan, saat dikonfirmasi sejumlah awak media, Kamis (17/8).

“Sesuai dengan PKPU nomor 3 tahun 2017 tentang syarat pencalonan, pada saat pendaftaran di KPUD, pejabat publik harus menyerahkan Surat Pernyataan pengunduran diri, dilengkapi dengan tanda terima dari pejabat yang bewenang atas penyerahan surat pengunduran diri dan Surat Keterangan bahwa pengunduran dirinya sedang diproses oleh pejabat yang berwenang,” ungkapnya.

Tanda Terima dan Surat Keterangan, lanjut dia, diterima paling lambat 5 hari sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon.

“Kemudian, surat Keputusan Pemberhentian diterima KPUD paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara,” jelasnya.

Hal yang sama juga disampaikan ketua KPUD Lamandau, Daang Padoma. Menurutnya, jika yang bersangkutan tidak bisa menyerahkan surat keputusan pemberhentiannya sesuai waktu yang telah ditentukan, maka dinyatakan tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai calon. c-kar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here