Gubernur Moratorium Kepindahan PNS

191
moratorium

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Untuk penataan urusan kepegawaian, kepindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari kabupaten/kota ke lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, untuk sementara dihentikan atau moratorium sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, tertanggal 14 Juli 2017, mengeluarkan surat No.820/390/III.4/BKD, bersifat penting, dengan perihal pemberhentian sementara pemberian rekomendasi pindah ke lingkungan Pemprov Kalteng.

Surat tersebut ditujukan kepada Bupati/Wali Kota se-Kalteng dan kepada seluruh Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di Lingkungan Pemprov Kalteng.

Plt Sekda Provinsi Kalteng Mugeni saat ditemui di lingkungan Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (13/7), mengatakan, pihaknya melaksanakan sesuai dengan perintah Gubernur dan kebijakan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

“Jadi karena terlalu banyak yang mau pindah ke lingkungan Pemprov Kalteng, sehingga itu diberhentikan sementara dulu, sambil dilakukan penataan dan pengelolaan, serta dilihat dari dukungan anggarannya dan sebagainya,” ujarnya.

Terlebih saat ini terjadi pengalihan beberapa urusan pemerintahan dari Kabupaten/Kota ke Pemprov, seperti di bidang Kehutanan, Pengawas Ketenagakerjaan, ESDM, dan jabatan fungsional Guru dan Tata Kependidikan SMA/SMK dan SLB, sehingga itu juga memerlukan anggaran yang tidak sedikit.

“Jadi kita tata dulu soal keuangannya, anggarannya dan sebagainya, sehingga untuk sementara kita stop dulu. Namun inikan sifatnya hanya pemberhentian sementara, nanti kita lihat lagi tentu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran yang ada,” ujarnya.

Dalam surat Gubernur Kalteng disebutkan, dengan diberlakukanya UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi pengalihan beberapa urusan pemerintahan bidang Kehutanan, Pengawas Ketenagakerjaan, Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Perhubungan dan jabatan fungsional Guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK dan SLB dari urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menjadi urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

Hal tersebut berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) No 2/2016, Peraturan Kepala BKN No 48/2015, Peraturan Kepala BKN No 10/2016, Peraturan Kepala BKN No 8/2016, dan Peraturan Kepala BKN No 1/2016.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka usulan pindah PNS ke lingkungan Pemprov Kalteng akan menambah jumlah dan budgeting PNS Daerah Provinsi Kalteng. Maka diberitahukan bahwa kepindahan PNS ke lingkungan Pemprov Kalteng untuk sementara dihentikan atau moratorium, sampai batas waktu yang tidak ditentukan untuk penataan urusan kepegawaian. dkw

Moratorium kepindahan PNS di Provinsi Kalimantan Tengah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here