Pemindahan Ibu Kota Perlu 5 Tahun

544
Basuki Hadimuljono
Basuki Hadimuljono

JAKARTA/tabengan.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, perpindahan ibu kota negara bukanlah perkara yang mudah. Jangka waktu yang diperlukan untuk mengalihkan seluruh aktivitas pemerintahan pusat minimal ditempuh dalam 4 tahun.

“Idealnya 4-5 tahun,” ujarnya di Kementerian PUPR, Kamis (6/7).

Basuki juga menyatakan, kota yang akan menjadi ibu kota baru nantinya harus mampu mengakomodasi seluruh administrasi pemerintahan. Baik dari segi infrastruktur maupun fasilitas. Sehingga, dapat mendukung kelancaran seluruh aktivitas pemerintahan.

“Kementerian ini di Jakarta ada 900.000 orang, kalau dipindahkan ke sana harus disiapkan juga,” terang dia.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro juga pernah menyebutkan hal serupa. Pemindahan ibu kota ini dikatakannya membutuhkan waktu yang cukup lama yakni hingga 5 tahun.

“Bisa 4 sampai 5 tahun. Pada 2018 hanya proses persiapan. Kalau kajian selesai 2017. Pada 2018 Menteri PUPR akan menyiapkan semua detail enginering desainnya, persiapan-persiapan untuk pemindahan,” ungkap Menteri Bambang belum lama ini di Gedung DPR.

Tiga Tahap
Terpisah, Deputi Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Arifin Rudiyanto mengatakan, akan ada tiga tahap pelaksanaan yang harus dilalui untuk meindahkan ibu kota negara. Tahap pertama adalah kajian yang ditargetkan selesai 2017. Tahap selanjutnya skenario persiapan yang rencananya dimulai 2018. Dan, tahap ketiga pelaksanaan pemindahan.

“Skenario persiapan selesai baru pelaksanan. Panjang masih prosesnya,” ujar Rudi di Gedung DPR/MPR, Kamis (6/7).

Rudi menegaskan wacana pemindahan ibukota bisa direalisasikan. Namun proses waktunya bisa memakan waktu bertahun-tahun. “Pemindahannya enggak waktu dekat, emang ibu kota (seperti) kecamatan,” jelas Rudi.

Rudi menambahkan mengenai tahun pelaksanaan pemindahan ibukota harus melalui rapat dengan DPR. Karena masih ada keputusan politik yang harus diputuskan bersama antara pemerintah dan pihak parlemen.

“Kalau tahunnya tergantung keputusan politik nanti. Kita hanya menyiapkan secara teknokratis,” ungkap Rudi. o-zon/tr-nws

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here