Sosialisasi KPPU, Laporan Tender Proyek Paling Banyak

906
Sosialisasi KPPU di Palangka Raya
Sosialisasi KPPU di Palangka Raya

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) banyak menerima laporan masyarakat mengenai pelanggaran terhadap persaingan usaha, terutama tender proyek yang ada di wilayah Kalimantan Tengah. Indikasinya banyak proyek-proyek yang “diarahkan” kepada salah satu pemenang yang ditentukan. Hingga sekarang sudah banyak yang ditindak dan diberikan sanksi baik yang sifatnya denda maupun di-black list, tidak boleh ikut tender proyek beberapa tahun.

KPPU terus melakukan penyelidikan terkait pelanggaran-pelanggaran persiangan usaha yang dilakukan tersebut. Demikian diungkapkan, Comisioner Komisi Pengawasan Persaingan usaha (KPPU) RI, Munrokhim Misanam, dan Comisioner Komisi Pengawasan Persaingan usaha (KPPU) RI, Sukarm, saat menjadi pembicara pada kegiatan Sosialisasi Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha yang dihadiri jajaran Pemerintah Kota dan Provinsi, di Ballroom Hotel Aquarius, Palangka Raya, Senin (8/5).

Munrokhim menjelaskan, pihaknya memberikan sosialisasi terkait hal ini agar masyarakat dan pemerintah paham mengenai persaingan usaha dan bagaimana jenis pelanggarannya. Sanksi terhadap pelanggaran persaingan usaha ini, tentunya sesuai dengan undang-undang persaingan usaha, KPPU punya kewenangan memberikan sanksi tersebut berupa denda, maksimum Rp25 Miliar. Tapi nanti ketika RUU Amandemen sudah disahkan, maka denda akan mencapai maksimum 30 persen dari total omset dan minimum 5 persen dari total omset.

“Kami juga saat ini sudah melakukan black list terhadap perusahaan-perusahaan yang telah melakukan pelanggaran tender proyek. Kami menduga pelanggaran dalam persiangan usaha ini, ada melibatkan sebagian oknum penguasa/punya pengaruh terhadap pelaksanaan tender proyek, paling tidak memberikan fasilitasi pada pemenangan tender tersebut,” terangnya.

KPPU melaksanakan sosialisasi ini sesuai amanat undang-undang yakni memberikan saran, pertimbangan kepada pemerintah pusat maupun daerah. Selama ini ada perilaku tidak sehat dalam persaingan sering terjadi, sebenarnya hulunya berasal dari regulasi/aturan yang tidak proporsional. Makanya perlu mengadakan sosialisasi bagaimana caranya membuat regulasi yang ramah terhadap kompetisi atau persaingan yakni dengan menggunakan suatu instrument untuk mengetahui calon kebijakan tersebut ramah terhadap persaingan atau tidak, dan nantinya akan ada check list-nya. edw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here